Syarat & Ketentuan Layanan

1. Ketentuan Umum

Dengan menggunakan layanan perizinan legalitas korporat, ketenagakerjaan alih daya (outsourcing), dan penyediaan jasa pengamanan (BUJP) PT. Singawa Partner Indonesia, pihak klien menyetujui seluruh ketentuan operasional, kepatuhan regulasi, dan perjanjian kerjasama yang tertuang di bawah ini.

2. Jaminan Kepatuhan Regulasi Pemerintah

Seluruh proses formalitas keimigrasian, ketenagakerjaan alih daya, dan pengamanan dilakukan 100% melalui jalur resmi pemerintah Republik Indonesia (Kementerian Ketenagakerjaan, Direktorat Jenderal Imigrasi, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia). SINGAWA menolak segala bentuk pemalsuan dokumen atau pengajuan non-prosedural.

3. Service Level Agreement (SLA) & Garansi Penggantian Personil

• Singawa Consulting: Estimasi penerbitan izin bergantung pada validitas dokumen sponsor dan verifikasi kementerian (SLA standar 5–10 hari kerja).
• Singawa Outsourcing: Kepatuhan eksklusif fungsi penunjang (non-core) sesuai Permenaker No. 7 Tahun 2026 dengan jaminan zero-dispute audit Disnaker.
• Singawa Recruitment & Security: Apabila personil satpam yang bertugas berhalangan hadir, sakit, atau dinilai tidak sesuai standar SOP, SINGAWA menjamin penempatan personil pengganti (Reliever Guarantee) maksimal dalam 1x24 jam.

4. Pembayaran & Biaya Resmi Negara (PNBP / DKP-TKA)

Biaya resmi penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dan retribusi keahlian (DKP-TKA) disetorkan langsung ke kas negara melalui kode billing resmi SIMPONI Kemkeu / Ditjen Imigrasi.

5. Yurisdiksi Hukum

Segala bentuk perselisihan yang timbul dari pelaksanaan perjanjian jasa akan diselesaikan secara musyawarah mufakat, dan apabila tidak tercapai kesepakatan, akan diselesaikan melalui yurisdiksi hukum positif Pengadilan Negeri di Republik Indonesia.